Jika setelah dievaluasi kinerjanya terganggu akibat pencalonan pada Pileg 2024, maka Presiden RI Joko Widodo akan mengganti Menteri yang bersangkutan.
Meskipun secara aturan seorang Menteri dibolehkan maju sebagai caleg, seyogianya kegiatan pencalonan tidak mengganggu kinerja Menteri. Tetap fokus kepada tugas kesehariannya.
Sebetulnya tidak salah dengan pencalonan Menteri sebagai anggota legislatif pada pileg 2024 mendatang. Namun fungsi dan tugas sehari-hari tetap merupakan prioritas.
“Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian,” tegas Joko Widodo, dalam keterangannya setelah acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (14/5/2023).
“Selalu saya evaluasi, kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa,” tegas Presiden dikutip dari siaran pers presidenri.go.id.
Hingga Senin (15/5/2024) terinformasi sejumlah Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) bakal maju sebagai anggota legislatif pada Pileg 2024, yaitu: Menkumham Yasonna Laoly (PDIP), Menaker Ida Fauziah dari PKB, Menkominfo Jhony G Plate dari Partai NasDem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dari Partai NasDem, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dari PKB, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dari Perindo, Wamenag) Zainut Tauhid dari PPP, dan Wamenaker Afriansyah Noor dari PBB.
Daftar bertambah panjang jika menghitung Mendag Zulkifli Hasan (PAN) yang akan ikut perburuan suara di Pileg 2024.
Seperti apa fungsi dan tugas Menteri/Wamen/Kementerian sehingga harus tetap fokus, kendati bakal disibukkan dengan agenda pencalonan di Pemilihan Legislatif mendatang?
Terima kasih untuk artikelnya Om Bud, mencerahkan