Soal Kapal Rumah Sakit Pemerintah Daerah Jangan Kalah dengan Parpol

Kendala operasional kapal rumah sakit

Beberapa pemerintah daerah pun berminat memiliki kapal rumah sakit. Pada Mei 2019  Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan bersama Pemda Jatim menyepakati pengadaan kapal rumah sakit. Kapal Rumah Sakit KM Gandha Nusantara 1 dan 2 sejak 15 Agustus 2019 disiapkan untuk melayani masyarakat kepulauan di perairan Sumenep dan sekitarnya.

Selain Jatim, Kemenhub berencana menyiapkan kapal rumah sakit untuk Kepulauan Riau dan Papua. Kapal-kapal rede tersebut berkapasitas 50 penumpang selain tetap melayani transportasi rutin akan memberi pelayanan kesehatan dengan tambahan fasilitas poliklinik dan kamar operasi. Pemprov NTT pada tahun 2020 juga mengajukan anggaran 600 miliar rupiah untuk membangun kapal rumah sakit.

Kapal rumah sakit tentu harus memenuhi ketentuan Biro Klasifikasi Indonesia tentang desain kapal, aturan International Maritime Organization (IMO) dan Safety Of Life At Sea (SOLAS) mengenai standar keamanan dan kenyamanan. Kapal rumah sakit juga harus memenuhi standar fasilitas medis, kesehatan lingkungan dan sanitasi serta ijin operasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Sumber daya pelaut dan tenaga kebaharian kapal yang melimpah di Indonesia dengan cepat dapat disiapkan untuk kapal rumah sakit. Tetapi tidak demikian mudah untuk tenaga kesehatan, khususnya di tengah keterbatasan distribusi dokter spesialis. Maka tantangan  model pelayanan Pemprov Jatim adalah kemampuan menyiapkan tenaga kesehatan di tengah kewajiban menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan sesuai jadwal dan rute pelayaran kapal.

Kapal rumah sakit di wilayah Sumenep tetap harus menjamin konektivitas antar pulau di wilayahnya. Inilah tugas kombinasi pelayanan transportasi dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Patut menjadi perhatian pemda  agar pelayanan rumah sakit rujukan tidak boleh terganggu karena sebagian personelnya terlibat dalam pelayaran rutin di kapal rumah sakit.

Untuk mendukung tugas kapal rumah sakit diperlukan dermaga yang memadai sebagai fasilitas sandar kapal di pulau tujuan. Mengutip pernyataan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, suarasurabaya.net  menyebutkan bahwa kendala pelayanan kesehatan dengan kapal rumah sakit adalah besarnya biaya operasional. Untuk itu pada situasi krisis pandemi Covid-19, unsur-unsur TNI AL KRI Teluk Banten-516 dan KRI Hiu-634 turut berperan dalam serbuan vaksinasi sampai menjangkau Pulau Sapeken di ujung timur kawasan Madura.   

Bisa dibayangkan pula beratnya Pemprov NTT bila jadi mengoperasionalkan kapal rumah sakit seharga 600 miliar rupiah mendekati kelas kapal BRS TNI AL seharga 764,5 miliar rupiah. Ombudsman RI bahkan menyarankan agar memperkuat kemampuan pelayanan rumah sakit statis tipe A dan B dulu dari pada mewujudkan rumah sakit bergerak.

Wasana kata

Sebelum kapal rumah sakit pemerintah daerah terwujud, telah hadir rumah sakit bergerak  yang dikelola pemerhati dan lembaga pendidikan kedokteran. Cinta dan pengabdian dr. Darmawan bagi pelayanan kesehatan negeri mendorongnya membangun kapal rumah sakit. Universitas Airlangga pun memiliki kapal rumah sakit Ksatria Airlangga untuk menggelorakan semangat pengabdian para sivitas akademika kepada masyarakat. Tahun politik juga ditandai kehadiran kapal rumah sakit yang diluncurkan salah satu parpol untuk melayani masyarakat di remote area.

Kapal rumah sakit menjadi wahana pengabdian insan kesehatan dan sarana masyarakat mendapat hak hidup sehat. Hak mendapat kehidupan yang sehat yang selama ini selalu berada di bawah bayangan ancaman bencana alam maupun bencana non alam. Sebagai salah satu upaya mitigasi bencana, kehadiran kapal rumah sakit di beberapa daerah merupakan kebutuhan realistis. 

Tentu diperlukan kajian yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan yang tepat apakah rumah sakit atau hanya klinik bergerak dengan kemampuan penanganan kegawatdaruratan. Kajian juga meliputi upaya menjamin kesinambungan dan keteraturan pelayanan kesehatan terkait tingginya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas kesehatan bergerak. Apakah menggunakan kapal rede dengan kemampuan terbatas sambil melayani transportasi rutin atau kapal rumah sakit yang digerakkan sewaktu diperlukan seperti rencana Pemprov NTT, tentu merupakan pilihan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Bila parpol saja mampu membangun kapal rumah sakit, tentu pemerintah daerah di wilayah rawan bencana juga perlu serius mewujudkannya. Pembangunan kesehatan bukanlah hanya sasaran jangka pendek proses elektoral, karena meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah bagian dari tujuan nasional di sepanjang tegaknya NKRI (pw). 

Pudji Widodo.

Sidoarjo, 19052023

Catatan :

BRP : Barko ng Republika ng Pilipinas (Kapal Repubik Filipina).